Friday, July 4, 2014

Surat Edaran : Kepada Seluruh Karyawan BUMN Dalam Pilpres 2014 Untuk Memilih Prabowo-Hatta






Kepada Seluruh Karyawan BUMN Dalam Pilpres 2014 Untuk Memilih Prabowo-Hatta 

Pekerja BUMN adalah merupakan kelompok pekerja yang berlatar belakang dengan pendidikan tinggi dan karyawan BUMN adalah merupakan karyawan yang bersentuhan langsung dengan kebijakan pemerintahan dimana setiap kebijakan di BUMN tidak lepas dari partai politik mana yang akan berkuasa dan siapa presidentnya . tentu saja karyawan BUMN tidak akan pernah melupakan setiap kebijakan pemerintah yang telah berganti ganti terhadap dampak nasib pekerja di BUMN .mulai dari kebijakan penjualan secara bulat sebuah BUMN ., bisnis para keluarga keluarga elit politik yang berkuasa serta banyak dikalahkanya BUMN dalam setiap tender tender pembelian dan pengelolahan migas .
Dari catatan yang ada di karyawan BUMN terkait kebijakan pemerintah yang banyak merugikan BUMN dan kesejahteraan BUMN kami telah mencatat diantaranya

  1.   Penjualan Indosat pada tahun 2002  yang dilakukan oleh pemerintahan Megawati Soekarno putri yang pada saat itu PDIP menjadi pemenang pemilu 
  2.   Penjualan Gas  Alam murah dari Natuna ke China sehingga berakibat kesulitan pasokan Gas ke pabrik pabrik pupuk milik BUMN untuk memproduksi pupuk bersubsidi
  3.  Pemberian hak pengelolahan GAS Tangguh pada Petro China yang sesungguhnya BUMN sekelas Pertamina juga mampu mengelolah ini terjadi era  pemerintahan Megawati Soekarno putrid
  4. Penjualan Hotel Indonesia yang meruapakan hotel bersejarah yang dibangun di era Soekarno kepada group Jarum dengan cara BOT 45 tahun  yang merugikan serta penjualan Hotel Grand Wisata yang sekarang semuanya sudah berubah menjadi Grand Indonesia dan hotel Kempiski yang meyebabkan hamper 3500 karyawan hotel tersebut di PHK
  5. Penjualan saham JICT dan TPK Koja kepada asing oleh pemerintahan Megawati Soekarno putrid yang saat ini adalah merupakan perusahaan yang paling menguntungkan
  6. Banyak Piutang BUMN kepada perusahaan perusahaan konglongmerat Hitam yang dihapus bukukan oleh kebijakan MSA (Master Setlement Agreement) oleh pemerintahan Megawati Soekarno putri yang pada saat itu PDIP menjadi pemenang pemilu sehingga Bank Bank milik BUMN maupun BUMN yang mempunyai piutang kesulitan likuidita
  7. Pembangunan Carport di Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelolah denga cara BOT oleh kerajaan bisnis Jusup Kala pada saat menjabat sebagai Capres 2004-2009
  8.  Pembangunan MRT Jakarta yang lebih mengutamakan perusahaan milik Swasta yaitu perusahaan milik Edward Surya Wijaya dibandingkan BUMN
Dari delapan hal maka kami Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menyerukan kepada seluruh Karyawan BUMN untuk memberikan hak suara pada Pilpres 2014 secara cerdas dengan memberikan suara kepada pasangan Prabowo-Hatta dengan alas an sebagai berikut :

  • Hanya Prabowo Hatta yang secara jelas dan tegas menolak semua privatisasi BUMN
  • Memberikan pengelolahan Migas pada  Pertamina, PN GAS  dan membubarkan SKK MIGAS
  • Menolak merger Perusahaan perusahaan Perkebunan milik BUMN
  • Menghapus sitim kerja outsourching di BUMN
  • Memperbaiki BUMN BUMN yang sekarat dengan mencarikan pendanaan dari BUMN BUMN yang sehat dan sukses atau adari APBN dengan pengawasan penyehatan yang ketat
  • Memberdayakan BUMN yang bergerak disektor pertanian dalam program  pembukaan dan pembangunan 1 juta hektar sawah
  • Menjadikan PT Pos Indonesia sebagai perusahaan yang harus terus bertahan diera IT dan membangun kesejahteraan karyawan PT POS Indonesia  karena sebuah Negara berdiri syaratnya harus ada Perusahaan POS
  • Buyback JICT dan TPK Koja oleh Pelindo
Demikian himbauan kepada karyawan BUMN untuk memberikan  pilihan dan dukungan kepada Prabowo Hatta  BUMN pada tanggal 9 Juli 2014
Jakarta 5 juli 2014
Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara ( Ketua Umum TUHU BANGUN )
Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu      ( Ketua Umum FX.Arif Poyuono )
Federasi Serikat Pekerja (FSP) Pertamina Bersatu ( Ketua Umum dr.Ugan Gandar)
Federasi Serikat Pekerja (FSP) Pelindo ( Ketua Umum H.Kirnoto)
Federasi Serikat Pekerja Perbankan BUMN(Ketua Umum  Satya Wijayantara )
Ayo Selamatkan BUMN Kita ,Indonesia Bangkit



Indonesian Polls ,Prabowo Subianto 53 % leads Joko Widodo 44%

Michigan,(July 2014) …The latest round of speculation about the 2014 presidential race stars Jakarta  Governor Joko Widodo  and his running mate Jusup Kala whose The Indonesian Democratic Party – Struggle (PDI-P) nomination could potentially lead to a matchup between two powerhouse political Coalition Party . Great Indonesia Movement (Gerindra) Party presidential candidate Prabowo Subianto and his running mate Hatta Rajasa Prabowo electability behind two digits in the last three months of Joko Widodo in each survey  ,

The latest Raffles  Michigan Reports national telephone survey finds that if the 2014 presidential election were held today, 53 % of Likely Indonesian  Voters would choose Prabowo , while 44 % would opt for Joko Widodo . Fourteen percent (9%) prefer some other candidate, while six percent (3%) are undecided.
many analysts say that human rights issues are always directed at prabowo even more increase his electability, in contrast to the electability of  Joko Widodo decline sharply as the financial statements contained Jakarta government funding that can not be accounted, and leads to corruption.
Besides the three candidates for president debate, Joko Widodo very visible lack of ability, it is seen Joko Widodo always see the little note was taken, and she did not master the material that is the subject of presidential debate .Prabowo is so different from the master problem and the moderators asked any questions of his debate opponent

The survey of 1,000 Likely Voters was conducted on June 26-30, 2014 by Raffles Reports. The margin of sampling error is +/- 3 percentage points with a 95% level of confidence. Field work for all Raffles  Michigan Reports surveys is conducted by  methodology.
All Raffles Reports' survey questions are digitally recorded and fed to a calling program that determines question order, branching options, and other factors. Calls are placed to randomly-selected phone numbers through a process that insures appropriate geographic representation. Typically, calls are placed from 5 pm to 9 pm local time during the week. Saturday calls are made from 11 am to 6 pm local time and Sunday calls from 1 pm to 9 pm local time.
To reach those who have abandoned traditional landline telephones, Raffles  Michigan Reports uses an online survey tool to interview randomly selected participants from  a demographically diverse panel.
After the surveys are completed, the raw data is processed through a weighting program to insure that the sample reflects the overall population in terms of age, race, gender, political party, and other factors. The processing step is required because different segments of the population answer the phone in different ways. For example, women answer the phone more than men, older people are home more and answer more than younger people, and rural residents typically answer the phone more frequently than urban residents.
For surveys of all adults, the population targets are determined by census bureau data.
For political surveys, census bureau data provides a starting point and a series of screening questions are used to determine likely voters. The questions involve voting history, interest in the current campaign, and likely voting intentions.
Raffles  Reports determines its partisan weighting targets through a dynamic weighting system that takes into account the state’s voting history, national trends, and recent polling in a particular state or geographic area.
In November 2013 , Joko Widodo held a dominant lead among potential c The Indonesian Democratic Party – Struggle (PDI-P) nominees for 2014. Joko Widodo  received support from 12% of  voters at that time, putting him in a tie for first  place on a list of potential candidates. The same percentage (12%) of voters said Joko Widodo  was the candidate they’d least like to see run
ninety-nine of percent (99 %) of Great Indonesia Movement (Gerindra) Party support Prabowo  in this hypothetical matchup, while 53% of  Indonesian Democratic Party – Struggle (PDI-P) back Joko Widodo . Voters not affiliated with either party prefer Prabowo  60% to 38%, but 42% like another choice or are undecided.
Thirty percent (30 %) of registered voters    say they are more likely to vote for Joko Widodo  because The Former President candidate Megawati Soekarno putri was not  popular and do not have high  electability forward as a candidate for president again and Men are more likely than women to think Megawati  is too old to be president. Voters 40 and over believe that more strongly than those who are younger. Fourty-eight percent (48%) of PDIP say Megawati  is not too old, a view shared by 53 % of Registeres  voters and 53 % of unaffiliateds.  , but nearly as many (26%) are less likely to support him for this reason. A plurality (43%) of PDIP says it's not important.  Most Gerindra  (84%) are less likely to vote for Prabowo  because of his leadership , as are 44% of unaffiliated voters. But the same number of unaffiliated voters (44%) say it has  impact.
Forty-two percent (42%) of unaffilitated voters are worried the United States is developing an unofficial group of black conglomerats  with too much power and multy national corporate  to supporting Joko Widodo and Joko Widodo to be easily set up by their  , a view shared by 41% of PDIP  voters and 45% of other political party .

some conglomerates are clean and multinational companies that support Prabowo by 64% of registered voters over the desire to conduct its business in Indonesia are safe and free from bribes

Thursday, August 29, 2013

Ir.Iwan Sumule :Papua Barat Butuh pembangunan Infrakstruktur Untuk Percepatan Ekonomi Rakyat



Sorong (Agustus 2013)- Provinsi Papua Barat terus bergerak untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi hingga pelosok di wilayahnya.demikian kata Ir Iwan Sumule salah satu putra terbaik Sorong yang saat ini mencalonkan didri sebagai Anggota DPR RI untuk daerah pemilihan Papua Barat dari Partai Gerindra dengan nomor urut 1
Add caption

Tapi, yang perlu diperhatikan pembangunan infrastruktur jalan atau jembatan tidak bisa dilakukan tanpa ada perencanaan yang jelas. Infrastruktur tidak bisa digarap 'asal jadi'.kata Iwan Sumule kepada wartawan di Sorong
Keberadaan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan, akan mampu membuka akses bagi masyarakat untuk melaksanakan aktivitas ekonomi.yang pada akhirnya akan menumbuhan preekonomian Papua Barat
Pakar Infrastruktur dan Beton, Ir. Iwan Sumule di sela sela Seminar Membangun Papua Barat dalam era Millenium Development Goals”mengatakan pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mengefisienkan ekonomi. Infrastruktur yang baik menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa dan meningkatkan nilai tambah perekonomian.

”Pembangunan infrastruktur adalah salah satu kunci keberhasilan perekonomian. Papua Barat tentu harus mampu mendorong infrastruktur fisik,” terang dia dihadapan perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan rekanan se Sorong Raya.

Wilayah Provinsi Papua Barat sangat luas, namun selama ini pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi pada beberapa kawasan saja yang mempunyai infrastruktur dan sarana penunjang yang baik.

Karena itulah, kata  Iwan  pembangunan infrastruktur perlu terus didorong agar perekonomian Papua Barat semakin mendekati broad-based economic development, sebuah pembangunan ekonomi yang merata, setara, dan dirasakan semua kalangan.yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat Papua Barat  (pembangunannews.com)

Ir.Iwan Sumule :Papua Barat Butuh pembangunan Infrakstruktur Untuk Percepatan Ekonomi Rakyat



Sorong (Agustus 2013)- Provinsi Papua Barat terus bergerak untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi hingga pelosok di wilayahnya.demikian kata Ir Iwan Sumule salah satu putra terbaik Sorong yang saat ini mencalonkan didri sebagai Anggota DPR RI untuk daerah pemilihan Papua Barat dari Partai Gerindra dengan nomor urut 1
Add caption

Tapi, yang perlu diperhatikan pembangunan infrastruktur jalan atau jembatan tidak bisa dilakukan tanpa ada perencanaan yang jelas. Infrastruktur tidak bisa digarap 'asal jadi'.kata Iwan Sumule kepada wartawan di Sorong
Keberadaan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan, akan mampu membuka akses bagi masyarakat untuk melaksanakan aktivitas ekonomi.yang pada akhirnya akan menumbuhan preekonomian Papua Barat
Pakar Infrastruktur dan Beton, Ir. Iwan Sumule di sela sela Seminar Membangun Papua Barat dalam era Millenium Development Goals”mengatakan pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mengefisienkan ekonomi. Infrastruktur yang baik menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa dan meningkatkan nilai tambah perekonomian.

”Pembangunan infrastruktur adalah salah satu kunci keberhasilan perekonomian. Papua Barat tentu harus mampu mendorong infrastruktur fisik,” terang dia dihadapan perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan rekanan se Sorong Raya.

Wilayah Provinsi Papua Barat sangat luas, namun selama ini pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi pada beberapa kawasan saja yang mempunyai infrastruktur dan sarana penunjang yang baik.

Karena itulah, kata  Iwan  pembangunan infrastruktur perlu terus didorong agar perekonomian Papua Barat semakin mendekati broad-based economic development, sebuah pembangunan ekonomi yang merata, setara, dan dirasakan semua kalangan.yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat Papua Barat  (pembangunannews.com)